berli zulkanedi (Maur)

Rekomendasi ICMI 2008 Palembang

ICMI Tak Ingin Pemilu Gagal 
 14 December 2008 
PALEMBANG – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menegaskan arah dan pemikiran jangan sampai Pemilu 2009 gagal. Ketua Presidium ICMI Periode 2008–2009 Muslimin Nasution mengatakan,Pemilu 2009 memiliki arti yang penting bagi bangsa Indonesia dalam menentukan pemimpin yang mampu membawa Indonesia keluar dari imbas krisis keuangan global saat ini. Hal ini menjadi komitmen meski sebagai organisasi nonpartisan,ICMI terdiri atas berbagai partai politik. 

”Ada momen yang sangat besar yang dihadapi pada Silaknas (Silaturahmi Kerja Nasional) ICMI kali ini selain dampak krisis global, yaitu Pemilu 2009 yang harus disukseskan,” ujarnya seusai penutupan Silaknas ICMI di Palembang, Sumatera Selatan, kemarin. Namun, kata Muslimin, ICMI belum mengeluarkan rekomendasi teknis terkait langkah menyukseskan Pemilu 2009.Saat ini ICMI akan lebih fokus pada dampak krisis global untuk membangun ekonomi yang juga akan bermuara pada suksesnya Pemilu 2009. 

Silaknas ICMI Palembang yang ditutup kemarin merekomendasikan kepada pemerintah untuk dapat memperkuat ekonomi kerakyatan menghadapi dampak krisis ekonomi global.Dalam Silaknas kali ini, Muslimin Nasution terpilih sebagai Ketua Presidium ICMI Periode 2008–2009 menggantikan Hatta Rajasa. Muslimin menjelaskan, sistem ekonomi kerakyatan tersebut sebenarnya sudah ada dalam konstitusi, tetapi belum diterapkan secara benar sehingga belum menunjukkan kekuatan yang dapat ditonjolkan, terutama saat menghadapi imbas krisis keuangan global saat ini. 

”Kita berharap dengan ekonomi kerakyatan ini mampu menghadapi terpaan imbas krisis global ini,”katanya. Dia menambahkan,sistem ekonomi kapitalis dan liberalis telah terbukti menimbulkan bencana dan tidak mampu menahan gejolak ekonomi global.Bencana yang berawal dari Amerika Serikat itu imbasnya ke seluruh negara, termasuk Indonesia. Menghadapi hal ini, pemerintah harus menata ulang sistem ekonomi dengan berdasarkan ekonomi kerakyatan. 

”Sistem ekonomi ini telah diatur dengan jelas oleh UUD dan semuanya mengetahui kekuatannya.Tetapi, selama ini ekonomi kerakyatan masih diabaikan,”ungkapnya. Silaknas ICMI 2008 Palembang berkesimpulan bahwa cara untuk menghadapi dampak krisis keuangan global yang terjadi saat ini adalah dengan memperkuat ekonomi kerakyatan.”Manfaatkan sumber daya alam (SDA) yang ada.Indonesiakaya akanSDA, harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran orang per orang. 

Negara bertanggung jawab untuk itu,” tuturnya. ICMI mendukung program pemerintah dalam memberdayakan ekonomi rakyat seperti Bantuan Langsung Tunai, bioenergi,dan lainnya. 

Antisipasi Krisis Global 

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita mengatakan, imbas krisis global pada awal tahun depan diperkirakan akan lebih berat dari saat ini.Tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga negara-negara lain di dunia. 

”Seluruh dunia kena imbasnya, termasuk negaranegara yang menyebabkan krisis di Indonesia dulu,” ujarnya pada pleno I Silaknas ICMI di Hotel Horison Palembang kemarin. Ginandjar menambahkan, keyakinan memang harus dimiliki pemerintah. Namun, diharapkan tidak membelenggu kondisi untuk keluar dari imbas krisis nantinya.” Bisa saja dampaknya lebih parah dari saat ini,semua itu harus diantisipasi semua pihak, tidak hanya pemerintah,” katanya. 

Jika krisis terberat pada semester pertama 2009 terjadi, tidak ada jaminan Pemilu 2009 akan berjalan sukses dan lancar. Untuk itu, pemerintah diminta untuk mewaspadai adanya kemungkinan masuknya banyak barang dari luar negeri ke pasaran dalam negeri. ”Itu biasa saja terjadi, pasar kan lagi lesu. Jadi,mereka jual ke mencari pasar termasuk ke pasar kita. Ini bisa membuat produk lokal kalah bersaing dan tidak berkembang,”ucapnya. 

Dengan demikian, kata Ginandjar, salah satu solusi yang harus ditempuh untuk mengatasi penurunan ekspor Indonesia ke luar negeri,yakni dengan mengalihkan ketergantungan ekspor ke potensi pasar domestik. Kemudian, pemberdayaan pasar dalam negeri.”Jadi,yang bisa dilakukan pemerintah adalah untuk melindungi pasar dalam negeri,”ungkapnya.
Sementara itu, pembicara lain mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menilai dalam kondisi sekarang sudah saatnya bangsa Indonesia mengambil peran di tingkat nasional. ”Salah satunya,ICMI bisa memberikan sumbangsih pemikiran kebijakan kepada pemerintah sebelum dikeluarkan kepada seluruh masyarakat. Ini penting dilakukan,”imbuhnya